KEGAGALAN AS DALAM PERDAMAIAN ISRAEL - PALESTINA

KEGAGALAN AS DALAM PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA

Oleh: Andaru Satnyoto*

The conflict is not fiendeshly hard to resolve; history and culture make it difficult for both the Israelis and Palestinians to make necessary choices” (Walter Russell Mead, “Change They Can Believe In”, Foreign Affairs, January-Pebruary 2009).

Perdamaian Israel-palestina tampaknya masih sulit dicapai secara komprehensif, seperti kutipan diatas, bahwa persoalan Israel dan Paletina menyentuh pula soal sejarah dan kebudayaan serta keyakinan masyarakat Israel dan Palestina yang mendasar. Hingga saat ini konflik Israel – Palestina (Timur Tengah) masih merupakan salah satu kawasan  rawan untuk gangguan stabilitas internasional.  Masalah Israel – Palestina memiliki cakupan luas, bukan sekedar konflik militer dan politik (kedaulatan), tetapi juga menyentuh masalah-masalah keamanan manusia, kemerdekaan, hak-hak sosial  budaya dan klaim historis yang campur aduk dengan sejarah keagamaan atau keyakinan masyarakat kawasan tersebut.  Disamping itu konflik ini juga memiliki kaitan dengan pihak-pihak di luar Palestina-Israel, baik karena kepentingan untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Timur Tengah,  maupun kepentingan ekonomi kawasan,  mengingat Timur Tengah salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia.

  Pada sisi lain, tekad Bangsa Palestina untuk merdeka dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  tidak dapat ditawar-tawar lagi dan telah disampaikan dalam Sidang Umum PBB bulan September 2011 lalu. Palestina menginginkan minimal wilayah kemerdekaan Palestina meliputi posisi wilayah sebelum Perang Enam Hari 1967, dengan Ibu Kota Jerusalem Timur.   Upaya ini mendapat dukungan kuat sebagian besar anggota PBB, tetapi ditentang habis-habisan Israel dan Amerika Serikat ( AS ) yang juga mengancam akan menjegal dengan hak veto-nya di Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB. AS dan Israel  bersikukuh bahwa perdamaian Israel dan Palestina menyeluruh dan final tidak dapat dilahirkan dari ruang Sidang Umum PBB, tetapi dari perjanjian perdamaian kedua belah pihak.  Bahkan seolah AS ngotot atau “main kayu” dalam persoalan ini, kurang memperhatikan suara-suara masyarakat internasional umumnya. Apakah hal ini menunjukkan kegagalan diplomasi perdamaian AS khususnya Presiden Obama di Timur Tengah?

Akar Persoalan

Konflik ini telah lahir sebelum Israel menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Suatu kenyataan yag masih ditentang atau tidak diakui banyak negara hingga saat ini.  Konflik Palestina – Israel / Jahudi secara fisik,  bermula dari migrasi orang-orang Jahudi diaspora di berbagai  Eropa dan Amerika ke tanah Palestina. Proses migrasi  makin terorganisir terutama mulai akhir abad ke-19, setelah munculnya semangat Zionisme untuk  membangun  kembali  Jerusalem (Zion) sebagai pusat gerakan Jahudi sedunia.

Pada akhir Perang Dunia Pertama (PD I) proses migrasi ini berubah menjadi  masalah proses kolonisasi  orang-orang Jahudi  dari berbagai negara Eropa dan tempat lainnya ke Palestina. Pada tahun 1916, atas kesepakatan Inggris dan Perancis, Inggris menduduki wilayah Transjordan dan Palestina dengan mengambil alih kekuasaan Turki yang telah sangat lemah. Pada awal migrasi ini, banyak orang Jahudi mendapatkan tanah-tanahnya dengan cara pembelian sukarela. Tetapi hal ini berubah setelah warga Jahudi makin banyak dan makin kuat serta berusaha mempersenjatai diri.  

Jika dari cara pengambil-alihan tanah, ada tiga model pengalihan tanah-tanah Palestina. Pertama persetujuan pembelian tanah lokal / setempat (local purchase agreement). Kedua, pengambil-alihan paksa (expropriation). Ketiga, model penaklukan (conquest) (Rafael Reuveny: The Last Colonialist: Israel in the Occupied Territories since 1967, The Independent Review , 2008). Pada awal 1900-an pilihan mendapatkan tanah hanya mungkin dengan pembelian. Namun dengan makin menguatnya imigran Jahudi, pengalihan tanah tidak hanya dengan pembelian, tetapi juga dengan paksaan dan penaklukan atau pendudukan (kolonisasi) dengan didukung pasukan garda bersenjata. Ini yang di hari disebut sebagai kolonialisme Zionisme. Itulah sebabnya kemudian banyak negara terutama negara-negara  Asia dan Afrika yang pernah mengalami kolonialisme tidak mengakui Israel.

Proses kolonisasi terus berlanjut dan mendapatkan dukungan terutama setelah pada tahun 1917, melalui Deklarasi Belfour (Menteri luar negeri Inggris), Inggris memberikan dukungan bagi rencana negara Jahudi (Jewish home). Hal ini  secara langsung meningkatkan ketegangan dan konflik masyarakat Jahudi dan Palestina, serta masyarakat Arab umumnya. Dengan terus  berkembangnya pemukiman Jahudi, pihak Palestina dan Arab menuntut Inggris memenuhi janjinya kepada Emir Mekah, bahwa Inggris  memberikan kemerdekaan setelah perang,  karena mereka telah mendukung Inggris selama perang Dunia I.  Pada tahun 1922,  Transjordan diberikan kemerdekaan menjadi negara Jordania, tetapi wilayah Palestina dan masalahnya tidak diselesaikan.  Oleh karena itu pada tahun 1936, masyarakat Palestina memberontak dan meminta kemerdekaan sendiri. Pada tahun 1937, dalam rangka meredam pemberontakan,  Inggris meresponnya dengan membentuk komisi penyelesaian masalah tersebut yang dikenal sebagai Peel Commission, untuk membagi  Jahudi dan Palestina. Namun hasil Komisi ini tidak memuaskan semua pihak dan kemudian Ingris menyiapkan suatu otonomi Palestina, dengan pembagian wilayah berdasarkan perkiraan penduduknya, yaitu dengan perbandingan 2 : 1 antara Jahudi dan Palestina.  Disamping itu dalam 5 tahun antara 1940-1945, hanya dijinkan ada 75 000 imigran Jahudi memasuki Palestina, dan setelah 1945 migrasi  Jahudi ke palestina dilarang sama sekali. 

Tidak puas dengan kondisi  ini, kelompok-kelompok masyarakat Jahudi mengabaikan larangan migrasi dan memberontak tahun 1945. Inggris “gagal” mengatasi  konflik  dan menyerahkan kepada PBB. Dalam kerangka solusi konflik masyarakat Jahudi dan Palestina, pada tahun 1947 PBB memberi solusi partisi (pembagian)  Palestina dengan komposisi kurang lebih 45%  wilayah untuk masyarakat Jahudi dan 55% untuk  masyarakat Palestina. Namun solusi ini tidak dapat menyelesaikan masalah, dan ditolak oleh Palestina dan negara-negara Arab. Akibatnya konflik terus berkembang dan menjadi perang setelah Israel memproklamasikan pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948.

Atas bantuan negara-negara besar khususnya AS, perang-perang yang kemudian terus terjadi tidak melemahkan Israel, namun mendorong Israel makin solid dan kuat. Sejak setelah Perang Juni  1967, yang kemudian dikenal dengan Perang Enam Hari , Israel menguasai seluruh tanah Palestina, termasuk menguasai Jerusalem Barat dan Timur dan juga menguasai Dataran Tinggi Golan (wilayah Suriah).  Dalam perang 1973, perang Yom Kippur,  Israel menguasai Sinai (Mesir) yang kemudian dikembalikan melalui Perjanjian Perdamaian  Mesir – Israel 1977 yang ditanda-tangani di Camp David AS.

Pada sisi lain, perang mengakibatkan jutaan warga Palestina mengungsi di tanahnya sendiri atau diaspora di negara-negara tetangga seperti Suriah, Jordania dan Lebanon.  Sedangkan Israel terus melakukan pembangunan pemukiman Jahudi ke seluruh wilayah yang dikuasai Israel hingga saat ini, termasuk Jerusalem Timur, dan Tepi Barat  (West Bank) Sungai Jordan dan Jalur Gaza. Meskipun pada tahun 1993 dalam rangka jalan perdamaian “land for peace”  yang menyepakati wilayah Tepi barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza menjadi wilayah Otoritas Palestina, pemukiman Jahudi masih dibangun di kawasan ini. Akibatnya perundingan masih jauh dari mencapai kesepakatan karena Israel terus membangun  pemukiman Jahudi, di wilayah yang dikuasai sejak 1967. Sedangkan Palestina menuntut merdeka dengan wilayah Palestina sebelum Perang 1967 dengan Ibu Kota Jerusalem Timur.

Langkah Terobosan

Upaya perdamaian Palestina – Israel tampak sulit tanpa terobosan baru AS. Presiden Obama yang pada awal kepemimpinannya  mendapat sambutan positip masyarakat Timur Tengah terutama setelah pidatonya di Universitas Kairo Mesir, 4 Juni 2009. Oleh karena itu untuk mengkaselerasi (mempercepat)  proses perdamaian dan memanfaatkan sintimen positip tersebut,  pada Juli 2009 Presiden Obama  mengutus pejabat tinggi serentak yaitu Menteri Pertahanan  Robert Gates  ke Israel dan Jordania, kemudian Penasihat Keamanan Nasional  James Jones memimpin satu delegasi ke Israel dan Tepi Barat Sungai Jordan, serta Utusan Khusus Timteng, George Micthell mengunjungi Suriah, Mesir dan Tepi Barat Sungai Jordan. Namun demikian usaha positip ini mentah dan gagal menyentuh penyelesaian masalah krusial meliputi:  pertama, menghentikan pemukiman Jahudi di kawasan sekitar Tepi Barat dan Jalur Gaza serta  Palestina dan Jerusalem Timur. Kedua, menyusun dasar model masa depan negara Palestina dan jaminan keamanan Israel. Ketiga, masalah pengungsi Palestina dan terakhir (keempat) masalah  Jerusalem dan wilayah-wilayah pendudukan pasca perang Juni 1967 seperti dataran tinggi Golan, Suriah.

Usaha tersebut dan usaha-usaha lain selama ini tampak seperti sia-sia, karena gagal menyelesaikan empat masalah diatas dan gagal mendukung kemerdekaan Palestina yang diakui PBB. AS gagal melakukan terobosan perdamaian Israel-palestina,  dan tidak merubah pendekatannya. Yang dimaksud terobosan adalah sekurangnya merubah perspektif dari yang selama ini berfokus pada isu keamanan Israel menjadi  berfokus pada  masalah Palestina, termasuk masalah pengungsi Palestina yang terabaikan,  tanpa mengabaikan isu keamanan Israel.   Langkah ini sekurangnya  harus terlihat pada tekanan AS untuk menghentikan pembangunan pemukiman di sekitar wilayah pokok jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan dan wilayah sensitif Jerusalem Timur. Disamping itu masalah lain yang tidak kalah penting adalah mengupayakan keleluasaan akses masayarakat Palestina untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan kesehatan serta masalah tidak kurang dari 3,5 juta pengungsi Palestina.

Kegagalan Presiden Obama mengubah fokus perundingan dan perhatian masalah Palestina, makin tampak kuat dengan kasus  penolakan AS terhadap upaya  Palestina   mendapat pengakuan kemerdekaan melalui PBB sebagai anggota penuh. Kegagalan Presiden Obama  dalam perdamaian Timur Tengah tidak terlepas dari gagalnya Presiden  keluar dari tekanan lobi-lobi Jahudi AS yang masih kuat melalui isu-isu politik di AS. Tanpa perubahan fokus penggalangan perdamaian Israel- Palestina, tampaknya perdamaian masih berada pada lorong jalan buntu, dan jika hal ini tidak diuraikan maka dapat memancing terus munculnya kekerasan-kekersan baru di Timur Tengah.

Jakarta, Oktober 2011

*Andaru Satnyoto adalah Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fisipol UKI Jakarta.