KRISIS SEMENANJUNG KOREA

KRISIS  SEMENANJUNG KOREA 

Oleh: Andaru Satnyoto*

Belakangan ini pemberitaan masalah konflik Korea Utara  (North Korea atau Democratic People's Republic of Korea)  dan Korea Selatan makin meningkat. Kim Jong Un yang baru saja memimpin Korea Utara, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, berkali-kali memberikan ancaman akan menyerang Korea Selatan, dan  juga Amerika Serikat. Kim Jong Un bahkan meminta berbagai perwakilan negara sahabat atau kedutaan besar asing segera mengevakuasi warganya keluar dari Pyongyang, Ibu Kota  negara Korea Utara. Kim Jong Un juga segera menggerakkan pasukan, memerintahkan penempatan rudal-rudalnya ke posisi-posisi strategis dan sedekat mungkin pada sasaran Amerikat atau Korea Selatan, melakukan latihan perang secara terbuka dan menyatakan perang terhadap Korea Selatan dan AS. Korea Utara  juga menghidupkan kembali fasilitas nuklirnya. Pertanyaanya apakah tindakan Korea Utara, ini merupakan ancaman serius atau sekedar gertak sambal Korea Utara dab bukan menuju perang total.?

Perspektif teoritis : sebab perang

Dalam pemikiran (perspektif) idealis atau pengamat kelompok idealis, perang Korea tidak akan muncul kembali, karena secara teknis perang akan sangat mahal dan itu tidak akan dikehendaki oleh masyarakat. Korea Utara dapat mengalami kesulitan ekonomi  bahkan akan menuju kebangkrutan total dan tumbangnya rezim kim Jong Un sendiri. Negara tidak akan mampu membiayainya perang panjang dan skala besar. Ekonomi Korea Utara juga relatif lemah. Disamping itu sekutu terdekat Korea Utara yaitu Republik Rakayat Cina (Cina) tidak berminat mendukung perang Korea Utara. Cina masih terus mengupayakan perbaikan atau pemulihan ekonomi, sehingga dapat diduga Cina tidak ingin kehilangan momentum perbaikan ekonomi pada saat Cina juga mengalami transisi kepemimpinan politik ke kelompok yang lebih muda dibawa Presiden baru Cina Xi Jin Ping.

Namun demikian, dalam perspektif kelompok realist, adanya pernyataan terbuka dan gerakan musuh (deployment) pasukan dan alat, telah merupakan sinyal yang  cukup untuk memberikan respon serupa.  Oleh karena itu, bagi realist kebijakannya pasti   "memeriksa gudang senjata" dan menyiapkan pasukan. Bagi kaum realist, sistem internasional merupakan sistem anarchie (no world goverment  atau no governemnt above them), mendorong setiap negara harus mengupayakanan  keamanan, perlindungan dan kemerdekaannnya dengan kekuatan sendiri semaksimal mungkin. Amerika Serikat dan Korea Selatan, misalnya, tidak boleh bergantung pada kebijakan Cina untuk melunakkan Korea Utara, atau setidaknya tidak terus menerus mengeluarkan ancaman terhadap Korea Selatan dan AS.  Kekuatan nasional suatu negara harus mampu menjamin minimum kepentingannya berupa kemampuan menjaga eksistensi negara, keutuhan bangsa dan masyarakat. Dalam sistem yang anarki suatu negara akan selalu terdorong untuk memaksimalkan kekuatannya dan sedapat mungkin melemahkan kekuatan negara lawan. Kekuatan negara juga akan dapat menjaga prestise (prestige) suatu negara dihadapan negara-negara lain di  dunia.

Tetapi mengapa Korea Utara yang lemah, justru seolah-olah mendorong atau menarik-narik diri ke arah perang. Bukankan ini sesuatu yang tidak masuk akal? Dari sudut pandang realist, justru ini pokok soalnya yaitu : perasaan, dan  persepsi Korea Utara yang terus-menerus merasa terancam oleh perkembangan Korea Selatan yang tumbuh kuat, dan sanksi internasional, mendorong persepsi ketidakamanan dan ketertindasan Korea Utara. Oleh karena itu dalam perspektif realist, menyatakan bahwa, yang membuat situasi perang tidak terelakkan justru pertumbuhan kekuatan lawan dan kekhawatiran yang ditimbulkannya khususnya bagi Korea Utara. Bagi Korea Utara perang menjadi alat terakhir yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan diri dan menjaga eksistensi negaranya. Namun pada sisi lain perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara dan perangkat persenjataan pengangkutnya yaitu rudal yang mampu menjangkau wilayah Korea Selatan dan  Amerika Serikat jelas akan selalu dilihat sebagai ancaman serius bahkan sangat serius oleh Amerika Serikat.  Oleh karena itu semua potensi tersebut  harus diminimalisir termasuk dengan sanksi internasional, bahkan kemungkinan dengan perang.  (Cf. Joseph S., Jr. Understanding International Conflicts, New York: Longman inc., 1997, h.4-16). Jika demikian, maka bisa pula dilihat adanya kemungkinan, bahwa yang memancing reaksi Korea Utara seperti saat ini, pada dasarnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya.

Kebijakan Unifikasi

Sejak  berakhirnya perang dingin dengan ditandai bersatunya Jerman (unifikasi Jerman Barat dan Timur), tahun 1989, semula ada semangat dan harapan baru bahwa unfikasi atau integrasi Korea akan dapat segera terlaksana. Akan tetapi ternyata unifikasi Korea tidak berjalan, bahkan dengan perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara, kawasan Asia Timur ini justru menjadi salah "hotspot" pemicu ketidakstabilan regional Asia pasifik. Sementara Asia Timur merupakan wilayah perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dengan keberadaan Cina, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan.

Masalah ini menjadi salah satu perhatian penting karena juga menyangkut kehadiran negara-negara besar kawasan yaitu Amerika serikat, Rusia dan Cina. Dimana Cina dianggap sebagai sekutu utama Korea Utara. Dari empat kekuatan ini tampak Amerika Serikat yang merupakan pemain kunci di wilayah ini. Oleh karena itu kebijakan dan tindakan AS sangat menentukan kestabilan dan unifikasi Korea. kehadiran negara-negara kawasan ini dapat mmpengaruhi arah unifikasi Korea melalui jalan damai atau perang.

Korea Utara yang saat ini diperintah oleh Presiden Kim Jong Un yang merupakan cucu Kim Il Sung pemimpin / pendiri Korea Utara, dengan suatu sistem yang dapat dikatakan sebagai rejim totalitarian.

Korea Utara hingga saat ini cenderung dilihat sebagai pemerintahan yang tertutup dan seolah-olah imune dari pengaruh hingar bingar gelombang demokratisasi dunia. Korea Utara juga tidak larut dalam liberalisasi ekonomi dunia. Korea Utara dianggap kurang terbuka dan ketika negara-negara ideologi komunis di Eropa Timur runtuh dan membuka diri, rejim Korea dibawah Kim Jong Il ayahnya Kim Jong Un justru makin memperketat pengajaran ideologinya. Oleh  karena itu Korea Utara sering disebut oleh Barat, sekutu AS, sebagai "The Old Hermit Kingdom".

Para pemimpin Korea Utara berpandangan bahwa keruntuhan negara-negara sosialis komunis tersebut lebih banyak disebabkan oleh tidak taatnya mereka pada ajaran ideologi sosialis komunis atau karena para pemimpinnya tidak taat ideologi, pemimpin negara menjadi kaum revisionis, (Research Institute For peace And Security: A Regional Approach to Confidence and Security Building in the Far east, 1994, h. 43). Dalam rangka memperkuat ideologi sosialis komunisnya itulah mereka menjalankan pengajaran disiplin ideologi termasuk kepatuhan total pada pemimpin tertingginya. Para pimpinan Korea Utara juga mengembangkan "positive self image" dengan slogan bahwa Korea Utara akan menjadi bangsa yang kuat (powerfull nation). Untuk mencapai negara kuat inilah pemimpin Korea Utara mengambil kebijakan "army first policy" sejak tahun 1999.

Bagi negara Korea Utara,  negara dapat menjadi negara powerfull atau negara kuat, berarti menjadikan negara Korea yang kuat, makmur dan besar (kongsong taeguk). Kebijakan ini digambarkan sebagai mode kepemimpinan yang mampu mengatasi semua masalah yang timbul dalam revolusi dan konstruksi  sosialis sebagai keseluruhan pilar utama militer, (The National Institute For defense Studies, Japan, East Asian Strategic Review 2000, NIDS, 2000, h. 150). Dengan strategi ini maka Korea Utara mampu mempertahankan komposisi personil militer yang besar, dan juga mampu mengembangkan berbagai teknologi senjata misil, roket, senjata kimia, bahkan senjata nuklir.

Walaupun kapabilitas nuklir Korea Utara masih bisa saja diperdebatkan keefektifannya, namun dengan berbagai percobaan dan tekadnya keluar dari kerangka perjanjian internasional rezim pembatasan nuklir,  tampaknya telah memberikan gambaran ancaman Korea Utara. Hal ini sangat merisaukan AS dan Korea Selatan. AS secara konsisten akhir tahun 1990an,  melakukan tekanan-tekanan agar Korea Utara tidak melanjutkan program nuklirnya, bahkan  melepaskan kemampuan nuklirnya.

Bagi Korea Utara kebijakan militer yang utama, mengakibat terkurasnya  hampir seluruh sumber daya ekonominya. Kegagalan panen atau pertanian sedikitnya selalu berakibat Korea Utara kekurangan bahan pangan yang serius. Disamping itu ada kesulitan-kesulitan ekonomi dan penganguran akibat ketiadaan investasi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan industri.

Melihat kecenderungan ini maka pada masa pemerintahan  Bill Clinton, AS mencoba lebih positif dan mengupayakan pendekatan pada Korea Utara. AS menjalankan kebijakan "engagement and enlargement". Strategi ini secara retorik digambarkan sebagai upaya untuk menjamin kepentingan, keamanan AS dan saat yang sama mempromosikan kemakmuran domestik dan memperluas demokrasi di kawasan Asia Pasifik (termasuk didalam dan utamanya Korea Utara) (lihat Byung Joon Ahn, The United State In Asia: Defining A New role", dalam Chan Heng Chee (ed.), The New Asia Pacific Order, Singapore: ISEAS, 1997, h.131).

Salah satu respon AS, dalam menangani Korea, disamping mengupayakan negosiasi langsung dan juga dengan 6 pihak (AS, Rusia,Jepang, Cina, dan dua Korea), ASjuga melunakkan sikap dengan memperbanyak bantuan ekonomi. AS merespon kebutuhan-kebutuhan ekonomi Korea Utara cepat pada era 1990an dan awal tahun 2000an.. Oleh karena itu masing-masing pihak terjadi pelunakan. Korea Utara kemudian melunak dengan memberi akses pemeriksaan nuklir, mengerem pengembangan rudal dan kesediaan untuk tidak menjual teknologi rudalnya pada pihak lain. Melalui engagement policy ini misalnya Korea Utara mendapatkan komitmen penyediaan minyak/energi melalui Korean Peninsula energy development organization. Melalui kerjasama dengan Korea Selatan mengembangkan kawasan industri Kaesong, di perbatasan, bantuan makanan/bahan pangan, pembukaan ristriksi turisme antara Korea Utara dan selatan, dan kerjasama pengembangan kompleks Turisme Kumgang oleh Hyundai Group.

AS dan Korea selatan juga menahan diri untuk tidak terprovokasi melakukan respon berlebih terhadap perkembangan militer Korea Utara, sehingga tindakan Korea Utara tidak sampai membuat AS melepaskan diri dari pendekatan positipnya (engagement). Akan tetapi tampaknya upaya positip ini tidak menyurutkan langkah nuklir dan penguatan persenjataan Korea Utara. Bahkan Korea Utara mulai diyakini mampu membuat senjata nuklir dan sudah melakukan uji cobanya setidaknya 2 kali. Hal ini sangat merisaukan, dan Amerika Serikat mencoba menekan melalui sanksi-sanksi internasional terutama pada sisi ekonomi dan politik. Korea Utara terus ditekan dan diancam untuk merubah kebijakan senjatanya serta menerima paket kebijakan ekonomi yang lebih produktif dan terbuka. Hal inilah yang kemudian memancing gertakan Korea Utara untuk mengancam perang "thermonuklir" semenanjung Korea bahkan juga mengancam daratan AS.

Walaupun sebagian masih melihat hanya gertakan, tetapi jika tidak ditanggapi dengan tepat, setiap kesalahan sedikit saja perang Korea dapat pecah kembali. Hal ini akan membawa dampak ekonmi dan militer di kawasan Asia pasifik. Cina walaupun tampak tidak terlalu agresif mendesak Korea Utara, tetapi secara umumnya tidak menginginkan "kegaduhan militer" di sekitarnya. Cina sedang mengupayakan penguatan ekonomi yang sempat terguncang dengan pelambatan ekonomi dunia. Hal ini nampak pada menurunnya pertumbuhan umum ekonominya. Cina tampaknya masih mementingkan konsolidasi ekonomi dan kekuasaan sehubungan dengan proses transisi kekuasaan yang lebih muda di bawah kepemimpinan Xi Jin ping, yang merupakan tokoh muda dan  lahir pada era Mao Tze Tung.

Untuk itu ada baiknya agar Cina didorong lebih mengambil inisiatif dalam peredaan ketegangan di Semenanjung Korea, agar ada perubahan gaya kepemimpinan internal Korea Utara. Hal ini masih mungkin mengingat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un masih sangat muda, masih banyak harapan untuk perubahan internal. Sementara pada saat yang sama perlu pelunakan pihak AS, Korea selatan dan sekutu untuk tidak terus menerus menebar sanksi kepada Korea Utara. Dengan demikian ada kesempatan-kesempatan untuk pendekatan kembali semua pihak yang terlibat dalam stabilisasi Semenanjung Korea.  Memang kemampuan militer Korea Utara bisa tetap berbahaya, namun kapabilitasnya masih jauh dibawah AS. Perang mestinya tidak perlu terjadi.

Jakarta, 10 April 2013

Andaru Satnyoto, Dosen Hubungan Internasional Fisipol UKI Jakarta.