LAPORAN STUDI KE CHINA

LAPORAN STUDI KE CHINA

 MANAJEMEN PARTAI DAN KADERISASI

PARTAI KOMUNIS CHINA (PKC)

KUNJUNGAN STUDI SPESIFIK

KE KOMITE SENTRAL PARTAI KOMUNIS CHINA  (PKC)

( SHANGHAI – GUIZHOU – BEIJING )

14 – 23 OKTOBER  2013

Oleh : Andaru Satnyoto

JAKARTA, 28 OKTOBER 2013

LAPORAN STUDI

MANAJEMEN PARTAI DAN KADERISASI PKC

I.                   Catatan Pengantar

Pada bulan pertengahan bulan Oktober lalu, tepatnya 13 – 23 Oktober 2013, penulis mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu anggota delegasi atau Tim Kunjungan Studi ke China. Tim ini merupakan delegasi yang diutus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan  (DPP PDI Perjuangan). Kunjungan selama 10 hari tersebut, kami berkesempatan mengunjungi berbagai komunitas di Shanghai, Guizhou dan Beijing. Di Beijing kami secara khusus dua hari mendiskusikan perkembangan politik China. Kunjungan ke China ini bukan untuk mempelajari ajaran ideologi Marxisme-Leninsmenya, tetapi lebih pada mempelajari manajemen kepartaian dan kaderisasi sebagai inti usaha menopang keberlanjutan partai dan perannya dalam suatu negara.

Hal ini perlu penulis tegaskan, karena pada waktu kami berangkat ada yang memberitakan seolah-olah kami mau belajar komunisme, belajar dan mengkopi ideologi PKC. Jelas ini merupakan usaha disinformasi bahkan cenderung memfitnah, karena bagi kami, di PDI Perjuangan persoalan ideologi telah selesai, telah final bahwa ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sesuai jiwa dan semangat lahirnya 1 Juni 1945. Hal ini sekaligus penegasan keyakinan bahwa PDI Perjuangan lahir memiliki akar sejarah perjuangan kemerdekaan sejak pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI), proses pendirian negara kebangsaan Indonesia 1945 dan perjuangan menegakkan negara Indonesia yang demokratis, adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang sejak sebelum revolusi kemerdekaan dan berlangsung hingga saat ini.

Tulisan berikut ini merupakan rangkuman hasil studi, diskusi dengan nara sumber sekolah partai PKC Beijing, buku organisasi PKC, bahan-bahan tertulis yang didapat dalam perjalan studi ini, dan refleksi pemikiran yang kami pelajari selama di China. Laporan studi ini bersifat umum, sedangkan detil laporan kronologis perjalanan tersebut dibuat tersendiri. Perlu penulis tegaskan juga, bahwa tulisan ( laporan ) ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan mencerminkan pandangan DPP PDI Perjuangan maupun Komite Sentral PKC.

II.                Latar Belakang

Dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pada saat Kongres III Bali, 2010, dengan penuh rasa keprihatinan (dengan pernyataan: saya berduka), bahwa telah terjadi kekeliruan dalam kehidupan kepartaian di Indonesia dewasa ini. Partai telah dianggap sebagai alat (kendaraan) politik belaka, menjadi alat untuk bagi-bagi kursi kekuasaan dan alat bagi-bagi  rejeki dan keuntungan individu semata. Beliau secara tegas mengkritik  anggapan dan kenyataan yang berkembang, bahwa partai bukan lagi alat ideologi, alat perjuangan rakyat, tetapi alat akumulasi ekonomi. Partai menjadi sarana transportasi cepat mencapai keuntungan (dan akumulasi) ekonomi individual, bukan lagi sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, kepentingan bersama sebagai bangsa.

Oleh karena itu PDI Perjuangan memutuskan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dalam diri PDI Perjuangan, sebagai pelopor partai-partai di Indonesia untuk kembali ke jalan partai yang benar, kembali ke sejarah asalnya menjadikan partai sebagai alat perjuangan rakyat, alat kepentingan bersama bangsa, kembali sebagai partai ideologi.  Jadi prinsip partai kembali ke jalan ideologi bukan sekedar wacana ajaran (doktrin) tetapi mencakup seluruh gerak ke dalam (konsolidasi) dan aksi atau gerak ke tengah basis massa rakyat dan gerak mengaktifkan pembangunan negara yang sejalan dengan ideologi negara yang juga merupakan ideologi PDI Perjuangan.

Secara konseptual dan pragmatis gerakan ini mempertemukan dua segi tiga sama sisi : Satu segitiga : Ajaran (doktrin) – Lembaga (organisasi) – Kader dan Massa. Satu segitiga berikutnya :  Pembangunan kader – Pembangunan Partai – Pembangunan negara. Inti arah pembagunan negara itu sejalan dengan doktrin ajaran / ideologi partai yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, (pernyataan simbolik ajaran PKC, kebetulan sama persis dengan pernyataan ke PDI Perjuangan: Berjuang untuk (memperjuangkan) kesejahteraan rakyat).

Dalam pembangunan partai, pembangunan kader dan pembangunan negara (nasional) sejalan dengan proses pengembangan doktrin partai, organisasi partai dan pembagunan kader dan kaderisasi. Hal ini sejalan dengan salah satu pernyataan  Bung Karno bahwa, suatu ajaran, hanya dapat menjadi kenyataan yang hidup; hanya dapat menjadi kebenaran nyata yang punya makna bagi kehidupan; jika diupayakan dengan suatu langkah perjuangan  (dalam makna seluas-luasnya dan sesungguh-sungguhnya).

Dalam sistem politik dan kepartaiannya di China terdapat kaitan erat antara pengelolaan partai dan pengelolaan negara.  Secara pragmatis  pengelolaan kekuasaan tampil dalam model rangkap jabatan kedudukan atau kekuasaan partai dengan jabatan atau kekuasaan negara. Inilah sistem yang oleh banyak analis sebagai ”interlocking system” pemerintahan. Rangkap jabatan ini berlangsung hampir di semua level kepengurusan utama partai dan pejabat negara. Misalnya Sekjen PKC Xi Jinping adalah juga Presiden Republik Rakyat China, Sekjen PKC Propinsi Guizhou juga menjadi Gubernur Guizhou  dan seterusnya sampai pada level pemerintahan terendah pada county dan lain-lain.

Kritik umum (biasanya berdasarkan analisis model politik demokratik liberal) yang dilontarkan terhadap model pengelolaan politik China dengan model ini adalah bahwa model politik China dikelola secara oligarkis. Namun untuk mengurangi dampak negatif sifat oligarkis ini para pemimpin PKC terutama sejak reformasi Deng Xiaoping 1978, tampaknya menekankan pentingnya proses pemilihan pimpinan dengan standar tertentu, jasa pengabdian dan prestasi  (merit system).   Ujung dari tim oligarkis ini adalah Komite Tetap Politbiro Komite Sentral PKC, yang saat ini terdiri dari 7 orang. Anggota  Komite Tetap ini yaitu: Xi Jinping (Presiden), Li Keqiang (PM), Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli.

III.             III.Manajemen Dan Pembangunan Partai

III.A. Struktur Partai

Partai Komunis China (PKC)  meyakini sebagai partai yang  ditakdirkan sejarah untuk memimpin rekonstruksi China modern, setelah runtuhnya dinasti Qing (1644 -1911). Pasca dinasti Qing, situasi China terpecah, lemah dan dibawah pendudukan Jepang. Akhirnya pada 1 Oktober 1949, PKC berhasil menguasai seluruh China daratan (minus Taiwan) dan Ketua Mao memproklamasikan Republik Rakyat China. PKC menjadi alat progresif untuk memimpin dan menyatukan rakyat menuju masyarakat sosialisme di tanah air China yang bersatu. PKC menjadi “ruling party” yang mengelola kekuasaan negara di RRC hingga saat ini.

PKC merupakan partai yang yang sentralistik dan solid, yang diorganisir secara integral terpusat. Mereka menyebutkan sistem perpolitikan partai ini seperti satu badan yang utuh menyatu (integral)  dan disebut sebagai sentralisme demokratis. Segala sesuatu dapat didiskusikan, diperdebatkan dan dicoba untuk dilaksanakan (untuk memperbaiki keadaan)  dibawah pimpinan PKC (under the leadership of China Communist Party). Semua kebijakan dan keputusan berasal dari pusat (Kongres Nasional PKC / Komite Sentral / Polit Biro / Komite Tetap Polit Biro PKC), Komite (pengurus) partai dibawahnya hanya menjalankannya. Apabila ada ketidaksepahaman, maka pengurus partai harus meminta ijin dari pusat. Pengurus partai dilarang membuat pernyataan (mempublikasikan) pendapatnya tersebut.

Sebagai organisasi yang dinamis, pengelolaan partai mengalami terus menerus perbaikan hingga saat ini.  Secara sederhana atau mudahnya, struktur partai dibagi tiga tingkat (level). Pertama, badan tertinggi adalah Kongres Nasional PKC dan Komite Sentral PKC yang dipilih oleh Kongres. Kedua adalah level tengah yaitu antara Kongres dan Organisasi PKC Basis (Pengurus primer) ada Badan Pengurus Lokal PKC. Ketiga, level basis pengurus lokal bisa pada level komunitas atau cabang partai pada unit lembaga perusahaan atau pemerintah. Pada level basis sebenarnya kepengurusan justru relatif otonom, dalam arti kebijakan partai dari hari ke hari bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di level paling bawah ini kebijakan dari pusat masih dapat disesuaikan dengan ijin dari Komite partai diatasnya. Sedangkan pada level tengah pada dasarnya hanya sebagai pelaksana kebijakan dan keputusan pusat

III.B.Organ Partai

Organ-organ kepartaian, dan sistem organisasi partai mencakup sebagai berikut:

1.      Kongres nasional PKC.

Kongres Nasional PKC merupakan badan tertinggi partai yang bersidang setiap 5 tahun sekali (peserta bisa ribuan orang). Dalam pelaksanaan sehari-hari kewenangan Kongres dilaksanakan oleh Komite Sentral PKC, yang melakukan sidang pleno setiap tahun. Sedangkan pelaksana kewenangan dan kekuasaan Komite Sentral sehari-hari, secara riil dikelola oleh Polit Biro (Biro Politik) Komite Sentral PKC dan Pelaksana tugas sehari-hari Polit biro  oleh Komite Tetap Polit Biro yang pada periode 2012 – 2017 ini terdiri dari 7 orang. Oleh arena itu di lingkungan masyarakat China sering disebut sebagai Top Seven. Top seven ini dipimpin oleh Sekjen PKC saat ini yaitu Xi Jinping, yang juga merangkap sebagai anggota Polit Biro dan juga Presiden RRC. Biasanya setelah Kongres PKC (biasanya bulan Nopember atau Desember), akan diadakan Kongres Rakyat Nasional RRC semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR di Indonesia) untuk menetapkan Presiden, pimpinan lembaga negara, kebjakan negara dan sebagainya. Secara riil biasanya semua sudah diatur sebelumnya melalui proses Kongres Nasional PKC.

Tugas dan kekuasaan Kongres nasional PKC, adalah sebagai berikut:

1.      Mendengarkan dan mengevaluasi laporan Komite Sentral PKC.

2.      Mendengarkan dan mengevaluasi laporan Komisi Pusat Disiplin Partai.

3.      Membahas dan memutuskan isu-isu besar ( major question ) berkaitan dengan kehidupan partai.

4.      Merevisi dan menetapkan konstitusi partai.

5.      Memilih Komite Sentral PKC.

6.      Memilih Komite Disiplin Partai Pusat.

2.      Kongres Partai Lokal / Wilayah

Kongres partai pada struktur lokal seperti tingkat propinsi, kota besar, region / daerah otonom, kota yang dibawah langsung pemerintah pusat, perfektur otonom, dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Fungsi dan kekuasaan Kongres lokal sebagai berikut:

1.      Mendengarkan dan mengevaluasi laporan Komite Partai Daerah.

2.      Mendengarkan dan mengevaluasi laporan Konite Disiplin partai daerah.

3.      Mendiskusikan dan memutuskan isu-isu penting daerah.

4.      Memilih Komite Partai Daerah dan Komite Disiplin Partai Daerah untuk lima tahun kedepan.

3.      Rapat Umum Anggota

Pada level basis partai pertemuan semacam kongres untuk memilih Komite dan mengevaluasi kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Rapat Umum Anggota. Rapat tersebut dilaksanakan secara berbeda jadwal waktunya antara 2 tahun, 3 tahun atau lima tahun mengikuti masa bakti komite setempat.

Komite partai di organisasi partai tingkat basis yaitu semacam komite desa, komite komunitas (kota)  dan cabang partai di lembaga, perusahaan,BUMN, universitas dan lain-lain merupakan ujung terdepan partai. Semua pejabat yang merintis karier politik akan dinilai lebih bila pernah dan sukses mengurus partai tingkat basis.  Pengurus basis ini dipilih untuk waktu 3 atau lima tahun,  cabang partai untuk waktu 2 atau 3 tahun.

Fungsi dan kerja atau tugas utama komite basis yaitu:

1.      Untuk Menyebarkan dan menjalankan garis komando partai, kebijakan dan prinsip-prinsip serta keputusan-keputusan Komite Sentral PKC dan organisasi partai diatasnya serta keputusan sendiri organisasi basis. 

2.      Untuk Mengorganisir anggota partai untuk senantiasa mempelajari ideologi partai: Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping dan representasi tiga pemikiran tersebut,  dan model  ilmiah perkembangan pembangunan dan  kebijakan partai, keputusan partai dan  garis partai; mencari pengetahuan untuk perbaikan partai dan belajar ilmu, kebudayaan, hukum dan pengetahuan khusus untuk pekerjaannya.

3.      Untuk mendidik dan mensupervisi dan melayani anggota-anggota partai; dan mendorong setiap anggota meningkatkan kualitas dirinya, menjaga semangat partai dan mendorong partisipasi anggota dalam kegiatan partai, membuat kritik dan otokritik, menjaga dan mengawasi disiplin partai, mengawasi anggota dalam menjalankan tugas partai.

4.      Menjaga ikatan yang kuat dengan massa (rakyat), secara terus menerus mencari masukan (kritik) dan pendapat rakyat tentang anggota dan kerja partai; mengamankan hak-hak dan kepentingan massa dan melaksanakan ajaran ideologi dan kerja-kerja politik secara efektif.

5.      Memberikan ruang kreatif dan inisiatif bagi anggota dan massa rakyat untuk menemukan, merawat dan merekomendasikan orang-orang, anggota dan kader partai yang memilik keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam membangun modernisasi sosialis China.

6.      Mendidik dan nelatih aktifis-aktifis partai (anggota)  baru, aktif merekrut anggota-anggota baru dari masyarakat strategis pekerja dan anak-anak muda berbakat.

7.      Mengawasi kader-kader partai dan non partai untuk taat hukum dan administrasi kader; dan mengawasi disiplin dan status ekonomi kader dan memastikan bahwa tak ada kader yang menghalangi atau mengambil keuntungan dari negara atau mengambil keuntunanan dari negara atau massa rakyat.

8.      Mendorong anggota partai dan massa untuk secara sadar  melawan praktek-praktek tidak sehat / tidak benar  dan melawan bentuk-bentuk pelanggaran kriminal dan illegal.

Ada tiga (3) aspek pentingnya kader pengurus basis adalah sebagai berikut:

1.      Kader pengurus partai basis menjadi alat terdepan partai dalam mengurus kaderisasi. Kader-kader terbaik dapat diikutkan dalam pelatihan atau pendidikan partai di sekolah partai lokal dan terus yang terseleksi akan ikut pendidikan sekolah partai hingga tingkat pusat secara berjenjang sesuai tingkatan jabatannya.

2.      Pengurus partai tingkat basis sangat penting karena memberi pengaruh langsung positip atau negatip di tengah masyarakat. Pengurus partai yang tidak bisa menjadi teladan ditengah masyarakat, akan berdampak buruk bagi partai.

3.      Komite tingkat basis berfungsi penting mengaktifkan masyarakat mengurus berbagai kegiatan dan mengatasi masalah lokal yang ada, seperti soal-soal kegiatan penduduk dan sosial.

III.C. Posisi Politik Partai Tingkat Basis Dan Anggota

Organisasi partai tingkat basis ini menjadi inti masyarakat politik China. Oleh karena itu organisasi tingkat basis terus berkembang dan didukung oleh kader-kader muda yang profesional dan pintar. Organisasi basis menjadi dasar atau fondasi karir politik dari kader tingkat bawah menuju tangga karir politik selanjutnya. Kader-kader muda terdidik didorong untuk mengurus basis partai mulai dari tingkat ini. Sebagai partai pekerja (working partai) PKC secara berjenjang melakukan penyaringan untuk membentuk dan meregenerasi kepemimpinan politik China. Seluruh proses kaderisasi politik di China diawasi oleh Komite Disiplin partai. Komite Disiplin partai juga ada di semua level kepengurusan partai yang bekerja secara independen di luar Komite partai. Komite disiplin partai ini sejajar dengan semacam Badan Kepengawaian Negara China yang merekam dan mengadiministrasikan pegawai-pegawai negara China. Di tingkat pusat Ketua Komite Disiplin partai, akan juga menjabat semacam kepala badan kepegawaian China. Demikian juga ke bawah secara berjenjang Ketua Komite Disiplin partai juga akan menjabat semacam badan kepegawaian pemerintah lokal.

Anggota partai pada dasarnya menjadi inti masyarakat politik China, menjadi political nucleus masyarakat China, dan menjadi semacam perwakilan elektoral masyarakat China yang secara total berjumlah lebih dari 1,3 milyar jiwa (orang). Oleh karena itu bisa dipahami bila proses masuk anggota partai relatif ketat (tidak mudah) dan jumlah anggota partai PKC hanya sekitar 86 juta jiwa atau kurang dari 10% jumlah penduduk. Penerimaan anggota dapat dilakukan dalam tingkat basis dengan proses yang ketat.

Berdasarkan pengalaman praktis yang terjadi dalam Komunitas Tangqiao, misalnya proses penerimaan anggota merupakan proses bertahap, dimana calon anggota harus lulus di semua tahapan tersebut. Bila calon anggota tidak lulus akan mengulang proses dari awal. Tata cara perekrutan anggota tidaklah mudah, rumit, melalui seleksi yang ketat dan calon harus lulus semua tahapan. Secara skematis sebagai berikut:

1.      Seseorang yang berminat menjadi anggota partai harus secara sukarela mendaftar jadi calon anggota pada komite adalah pengurus harian (Komite Tetap ) dari badan / dewan pengurus komunitas setempat.

2.      Lamaran tsb akan dibawa ke sidang komite. Jika komite setuju (dapat menolak) calon akan dilakukan pembinaan ideologi Marxisme, Mao Tse Tung dan sebagainya selama satu tahun dan kemudian akan diuji.

3.      Setelah 1 tahun  Komite akan melakukan sidang untuk mengevaluasi apakah seseorang pelamar tersebut telah memenuhi standar pemahaman ideologi dan kepartaian yang ditentukan partai.

4.      Setelah seseorang dianggap memenuhi standar kualitas anggota partai, pengurus komunitas atau cabang partai akan membahas dengan masyarakat lokal atau komunitas tersebut, apakah seseorang tersebut dapat dianggap baik atau layak (secara sosial) menjadi anggota partai.

5.      Jika seseorang tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai anggota partai, maka akan dilakukan penelitian mendalam tentang perilaku, misalnya apakah ada krimanalnya, tidak korupsi (bersih) dsb dan keadaannya selama ini oleh pemerintah lokal dan pengurus partai.

6.      Jika pemerintah dan pengurus partai menyatakan setuju atau tidak keberatan (ok), maka oleh partai akan dibuat pengumuman tentang pencalonan orang tersebut selama 7 hari. Bila tidak ada keberatan dari pihak manapun proses dapat dilanjutkan.

7.      Setelah lulus 7 hari masa keberatan, Pengurus partai akan mengundang sidang pleno untuk membahas pencalonan seseorang. Umumnya calon harus lolos dukungan (setuju) minimal 50% dalam pleno tersebut. Jika disetujui makan yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon anggota partai selama 1 tahun. Dalam masa ini calon anggota harus mengerjakan tugas-tugas yang diminta partai, turun melayani masyarakat dan sebagainya.

8.      Setelah 1 tahun dan proses berjalan baik, calon anggota tersebut mengajukan permintaan atau lamaran resmi untuk dilantik menjadi anggota partai.

9.      Setelah menerima permintaan dari calon  ybs, pengurus partai akan melakukan sidang pleno, dan ybs melaporkan yang telah dikerjakan selama setahun tersebut.

10.  Dalam sidang pleno pengurus akan dilakukan proses penerimaan dan voting persetujuan terhadap calon anggota tsb.

11.  Jika lolos atau disetujui, baru dilantik jadi anggota. Jika tidak lulus maka jika ybs berminat jadi anggota mengulangi proses kembali.

12.  Pelantikan anggota oleh pengurus partai / komite.

Di tiap-tiap komunitas selalu ada pengurus PKC dan juga ada anggota-anggota partai. Pengurus partai tingkat komunitas di kota merupakan pengurus partai tingkat basis.

III.D. Manajemen Partai Dan Sekolah Partai (PKC).

Manajemen partai dan proses kaderisasi pada dasarnya adalah wujud nyata pembangunan partai. Partai yang berhasil secara berkesinambungan membentuk kader-kader partai mampu membangun partai. Jika rekrutmen anggota berbasis pada struktur dan organ partai, maka untuk pembinaan dan pengembangan kemampuan kader partai, PKC bertumpu pada sekolah partai yang ada di level kota / distrik, propinsi dan sekolah partai pusat (Beijing). Disinilah letak pentingnya sekolah partai. Sekolah partai PKC memiliki 3 fungsi praktis yaitu: 1. Sekolah partai sebagai pusat pengajaran ideologi partai (Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping / ajaran pragmatisme, dan pembaruan ilmiah). 2. Sekolah partai sebagai pusat pemikiran dan pengajaran aktualisasi dan reaktualisasi ideologi dan tantangan praktis sehari-hari rakyat dan pengelolaan negara. Hal ini dapat disebut sebagai pusat untuk menjadikan ideologi relevan dengan tuntutan jaman. 3. Sekolah partai sebagai pusat pengajaran atau sosialisasi keputusan dan kebijakan partai (pusat). Jadi semua elemen partai memahami keputusan partai dan menjalankan instruksi partai. Oleh karena itu  kita dapat memahami bahwa setiap kader harus mengikuti pendidikan di sekolah partai sekurangnya sekali dalam 3 tahun. Pendidikan di sekolah partai juga menjadi bahan rekomendasi bagi proses promosi jabatan dalam partai.

Prinsip pengelolaan partai PKC adalah sentralisme demokratis sebagai kelanjutan semangat revolusioner partai.  Semangat revolusi partai saat ini secara praktis diarahkan untuk memodernisir masyarakat China secara keseluruhan dan memperbaiki secara terus menerus pengelolaan partai. Seperti telah disebutkan diatas  bahwa prinsip pengelolaan partai (manajemen) partai adalah melalui sentralisme demokratis. Sentralisme demokratis ini menekankan prinsip subordinasi pusat pada struktur partai dibawahnya. Organisasi pusat dan secara berjenjang ke bawah melakukan supervisi organisasi dan menyelenggarakan proses penempatan kader sesuai kemampuan dan prestasinya (promosi). Pada dewasa ini, pasca Kongres ke-18 PKC pada bulan November 2012, penempatan kader juga memperhitungkan penerimaan dari masyarakat atau seberapa dekat kader tersebut dengan masyarakat. Sentralisme juga disertai larangan tidak boleh ada melakukan “pemujaan” kultivikasi individu. Untuk ini juga berarti pembatasan waktu kekuasaan dalam partai.  Oleh karena itu sejak Deng Xiaoping, sekretaris partai hanya menjabat maksimal 2 x masa jabatan 5 tahun.

( Sebagai catatan, model ini berbeda dengan cara pengelolaan pemerintahan wilayah yang cenderung otonom masing-masing daerah, walaupun tetap ada semacam garis besar petunjuk pemerintahan terutama berkaitan dengan politik, sedangkan pembangunan sosial ekonomi cenderung otonom masing-masing daerah).

PKC menyampaikan bahwa manajemen partai sentralisme demokratis merupakan pilihan tepat karena watak perkembangan dan tujuan yag hendak dicapai masyarakat China. Ada 4 alasan pentingnya manajemen partai sentralisme demokratis. Pertama,  dengan sentralisme demokratis ini PKC menjadi suatu badan integral, menyatu dan utuh serta memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan dan menyatukan ideologi partai dan kerja politik partai serta menjaga kesatuan politik organisasi. Dengan demikian PKC  dapat menyusun sistem organisasi yang kuat, disiplin dan mengorganisir kerja partai di semua tingkatan secara efektif dibawah kepemimpinan pusat dari atas ke bawah. Kedua, Manajemen ini dapat menjadi alat lebih baik mengorganisir kesatuan (unity) dan kohesi partai; untuk mengelola hubungan anggota dan partai, hubungan komite pusat dan lokal, komite pusat dan organisasi basis (primer), mengelola mayoritas dan etnik minoritas dan antara Kongres nasional partai dan Komite sentral partai. Ketiga, sentralisme demokratis merupakan manajemen paling tepat untuk memberikan kepemimpinan partai dengan menekankan semangat unifikasi yang tinggi pada organisasi partai pada satu sisi dan memberi ruang kreatifitas individu anggota partai pada sisi lain. Dengan  prinsip sentralisme demokratis proses musyawarah atau diskusi ditampung, tapi keputusan dari pusat atau pimpinan. Keputusan seharusnya sesuai realitas sehingga memastikan keputusan dan kepemimpinan partai berjalan benar (correctly), efektif dan sesuai kenyataan. Keempat, dengan sentralisme demokratis kepemimpinan PKC memastikan bahwa, kepemimpinan partai didasarkan dan dikembangkan secara efektif untuk menjalankan proses revolusi dan konstruksi China.

Sejauh yang kami pahami sejak Kongres nasional PKC ke -18 tahun 2012, Komite Sentral PKC mengeluarkan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh kader partai yang secara umum yaitu:

1.      Pengelolaan politik secara nasional dan lokal atau daerah harus konsisten untuk kepuasan (memenuhi kebutuhan)  rakyat. Kerja politik akan berhasil kalau berdasarkan atau bekerja untuk kepentingan rakyat. Partai hanya bisa memimpin rakyat, kalau partai berdiri dan mengusahakan kepentingan rakyat, yang secara umum dirumuskan sebagai usaha mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka partai atau PKC secara konsisten mendorong kader hadir di tengah massa rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Seperti ajaran yang disampaikan oleh Chairman Mao, bahwa partai hanya dapat bertahan apabila memperhatikan kepentingan massa rakyat. Hanya partai yang berdiri atas kepentingan rakyat yang dapat memimpin rakyat (masyarakat). Kepentingan harus bertolak untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya kalau sudah berkuasa itu untuk siapa, yaitu untuk rakyat. Namun harus diingat bahwa bahwa contoh, teladan dan karya nyata partai harus dilihat oleh rakyat. Oleh karena rakyat melihat apa yang dikerjakan partai untuk rakyat, bukan apa yang dikatakan partai untuk rakyat.

Partai menyadari adanya kegelisahan dan kurang puasnya rakyat setelah pesatnya pembangunan China. Hal ini menjadi tantangan besar saat ini. Untuk itu partai mendorong kader lebih aktif berbuat nyata dan mengembangkan berbagai organisasi sayap untuk melayani kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat adalah orientasi mutlak partai. Partai akan terus dipercaya rakyat, kalau kader-kadernya terlibat dalam kepentingan rakyat dan mampu mengatasi soal-soal rakyat.

2.      Pimpinan partai harus secara konsisten melakukan kritik dan otokritik (bercermin) terhadap masalah yang ada, merumuskan kekurangan dan mencari alternatif kebijakan dan dijalankan secara konsisten dari pusat sampai tingkat basis. Hal ini tercermin pada semangat bersama seluruh elemen partai untuk menjawab 4 tantangan, 4 bahaya dan 4 masalah dalam kehidupan sosial politik China.

 4 tantangan, 4 bahaya dan 4 masalah tersebut secara garis besar sebagai berikut:

4 tantangan kader :

1.      Tantangan untuk mengelola kekuasaan secara baik (karena telah lama berkuasa).

2.      Tantangan untuk lebih terbuka dalam masyarakat dan politik.

3.      Tantangan ekonomi terbuka  (ekonomi pasar).

4.      Tantangan dunia internasional.

4 Bahaya yaitu kader:

1.      Bahaya lama berkuasa (malas bekerja), karena tidak ada kerjanya pun tetap berkuasa.

2.      Bahaya tidak mampu, tidak kompeten, tidak profesional memimpin birokrasi / negara.

3.      Bahaya jauh dari rakyat, sangat elitis, hidup mewah.

4.      Bahaya korupsi.

4 masalah kader :

1.      Masalah kader tidak bekerja, kader omong kosong.

2.      Masalah Birokrasi rumit, tidak efisien.

3.      Masalah  tidak mau kerja keras.

4.      Masalah Komunikasi dengan warga yang tidak nyambung atau tidak memahami kehendak rakyat, tidak aspiratif.

4 hal inilah yang saat ini juga terus didiskusikan di masyarakat. Bahaya besar yang mengancam “legitimasi” politik China saat ini terutama ancaman korupsi, khususnya yang terkait dengan bisnis. Hal ini bisa dipahami karena perkembangan  bisnis di China sudah sangat besar. Oleh karena itu ada larangan bagi pejabat di China untuk terlibat dalam bisnis.  Isu korupsi saat ini tampaknya juga  membuat gelisah masyarakat dan pimpinan PKC.

3.      Melalui struktur partai harus dihasilkan kader-kader partai terbaik, yang kemudian dididik melalui sekolah partai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu secara berjenjang sesuai prestasi dan lama pengabdiannya.

Problem saat ini adalah kurangnya minat lulusan universitas untuk bekerja dan mengurus partai tingkat basis. Untuk itu partai mencoba mengatasi dengan sistem insentif yaitu: para lulusan universitas yang telah 2 tahun mengurus partai di tingkat basis dapat dipromosikan untuk kerja di pemerintahan, atau beasiswa studi lanjut doktoral. Disamping itu pejabat-pejabat partai akan diprioritaskan untuk peningkatan karier bagi yang berpengalaman kerja di tingkat basis.

Pembinaan kader ada empat (4) cara:

1.      Pembinaan melalui sekolah partai. Sekolah partai ada dari tingkat pusat sampai lokal/kab/kota. Pejabat-pejabat partai wajib mengikuti pendidikan secara bertahap dan berjenjang. Kader dalam 3 tiga tahun minimal harus sekali belajar di sekolah partai. Ketika ada kebijakan baru partai melakukan sosialisasi kebijakan tersebut secara berjenjang hingga basis dapat memahami secara relatif sama.

2.      Pembinaan juga dapat dilakukan dengan pertukaran pejabat daerah, dari pejabat daerah maju ditempatkan di daerah tidak maju dan sebaliknya.

3.      Partai mengundang profesor-profesor untuk memberi kuliah-kuliah umum tentang tema tertentu misalnya masalah krisis moneter global, dan sebagainya.

4.      Pembinaan kader partai melalui rapat-rapat. Hal ini dilakukan dalam semua tingkatan dimana kader berkembang melalui diskusi masalah aktual dan cara mengatasinya sesuai doktrin partai: Ajaran Marxism – Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping theory dan kajian ilmiah (scientific outlook).

Contoh untuk pembinaan kader-kader unggul lulusan universitas di daerah Guochin dan Fushan,  pemuda diseleksi secara bertahap dengan target 3000 orang untuk terjun ke desa  komunitas. Pemuda yang lulus seleksi dibina 6 bulan belajar partai agar setia ideologi, setia partai dan setia rakyat. 6  yang bulan kemudian belajar (magang) pemerintahan di tingkat kecamatan / county dan 1 tahun menjadi asisten kader-kader desa. Bagi peserta yang diterima masyarakat dan baik, dapat dipilih menjadi komite desa dan dapat berjenjang menapaki proses kaderisasi dan promosi jabatan. Seorang pejabat pusat dapat memerlukan waktu hingga 40 tahun untuk dapat jabatan penting. Jika kader partai menjadi pegawai pemerintah, khususnya di kota,  seleksi dan promosi mengikuti proses pegawai negeri umumnya.

III.E.Promosi Kader

Promosi kader terbaik melalui melalui mekanisme seleksi dengan berbagai ukuran atau standar yaitu:

1.      Pemahaman dan loyalitas ideologi Marxisme-Leninisme, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory dan scientific outlook dan me, memiliki integritas pribadi yang kuat dan mampu melewati masalah-masalah yang dihadapi. Jadi dilihat kemampuan ideologisnya dan kemampuan aktualisasi ajaran di tengah perkembangan situasi.

2.      Kader harus yakin terhadap komunisme dan sosialisme dengan karakter China dan sepenuhnya mendukung dan melaksanakan garis dasar, kebijakan dan keputusan partai, memiliki semangat reformasi, terbuka, berjasa untuk modernisasi China dan pekerja keras dalam konstruksi sosialisme China.

3.      Kader harus berpikir bebas, mencari kebenaran berdasarkan kenyataan, kerja dengan orientasi tepat waktu, memiliki semangat untuk memperbarui , mengaplikasikan kebijakan partai dengan tepat sesuai realitas tempat dan atau departemennya, jujur dan mampu bertindak pragmatis, efiektif dan tidak biasa basa-basi / formalisme, abs dll.

4.      Kader mampu menyelesaikan soal yang dihadapi, semangat mencari jalan keluar (problem solver), berpengalaman, memiliki kemampuan organisasi, pendidikan yang memadai dan keahlian yang sesuai dengan pos jabatannya (profesional).

5.      Kader harus taat hukum, bersih dan cerdas serta pekerja keras, memegang semangat menyatunya massa dan partai, terbuka kritik dan mau mengritik dirinya sendiri dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.

6.      Kader harus taat dan mengikuti prinsip sentralisme demokratik dan terbuka dan memiliki relasi yang baik / solider dengan sesama anggota / pengurus partai. Memiliki kedekatan dengan masyarakat (gaya hidup) tidak jauh dari rakyat atau diterima masyarakat (uniting with their comrades).

Seleksi kader merupakan salah satu aspek penting kelangsungan organisai ke depan. Seleksi kader disamping menggunakan standar ideologi, ketaatan partai seperti diatas,  juga dengan pendekatan ilmiah. Kader-kader mendatang harus lebih revolusioner, lebih muda, lebih terdidik dan lebih profesional ( 4 lebih baik: lebih revolusioner, lebih muda, lebih terdidik, dan lebih profesional).

Untuk itu dalam seleksi dan promosi kader ada kualifikasi teknis dan pengabdian yang harus dilalui dan model ini diberlakukan berjenjang. Kualifikasi teknis itu  antara lain:

1.      Telah menjadi anggota partai PKC.

2.      Untuk menjadi kepala daerah (county) semacam distrik harus telah bekerja 5 tahun dalam pelayanan umum pegawai (public service) dan 2 tahun bekerja pada level basis / grassroot.

3.      Untuk promosi diatas county kader sudah pernah sekurangnya memegang dua jabatan (pos) berbeda pada pelayanan umum county.

4.      Kalau promosi berasal dari deputy chief county, kader tersebut harus sudah memegang jabatan deputy selama minimal dua tahun.

5.      Untuk chief county minimal telah tamat diploma 2 tahun college dan untuk diatasnya adalah 4 tahun college (semacam S1).

6.      Kader harus sudah pernah mengikuti partai minimal 3 bulan.

7.      Berbadan sehat.

Proses pemberian jabatan atau promosi  penempatan kader sebagai berikut:

1.      Dalam promosi dewasa ini kader memerlukan rekomendasi demokratis dari Komite partai setempat. Hasil rekomendasi ini valid untuk satu tahun. Artinya bila ternyata dalam satu tahun tersebut tidak mendapatkan promosi atau pos jabatan baru, berarti rekomendasi habis masa berlakunya.

2.      Untuk promosi kader harus mengikuti test sesuai lowongan jabatan yang hendak ditempati. Peserta test biasanya lebih banyak dari jumlah kesempatan posisi yang ada. Test meliputi aspek integritas, kemampuan, kejujuran dan prestasi kerja bidangnya.

3.      Diskusi preliminary (seperti kontestan eliminasi) dengan juri dari komite partai diatasnya atau oleh pimpinan komite saja, sesuai tingkatan pos jabatan yang akan diisi.

4.      Diskusi dan penentuan promosi dilakukan oleh sedikit orang yang terdiri dari unsur pengelola kader dan Komite partai atasan dari lowongan tsb, sesuai jenjang lowongan jabatan tersebut. Dalam pengambilam keputusan sekurang 2/3 Komite partai hadir, dan keputusan berdasarkan suara terbanyak (majority rule). Jika terjadi perdebatan yang alot, biasanya keputusan akan ditunda sementara.

5.      Setelah diputuskan kandidat terpilih diumumkan secara terbuka dalam waktu 15 hari. Bilantidak ada keberatan kader tsb dapat mengisi jabatannya tsb.

6.      Setelah dilantik , kader menduduki jabatan tersebut dalam masa percobaan, biasanya sekitar 1 tahun. Bila kader lulus masa percobaan dapat mengisi post tersebut sesuai ketentuan.

IV.Pembangunan nasional (negara)

1.      Pembangunan China dengan empat modernisasi (industri, pertahanan keamanan, pertanian dan ilmu pengetahuan dan teknologi) telah mengubah China menjadi menjadi maju dan modern. Dengan pembangunan ekonomi yang menekankan efisiensi telah membawa China yang bertumbuh tinggi, tetapi menyimpan masalah ketidakadilan dan ketimpangan, antar daerah timur dan barat, antara yang sangat kaya dan miskin.  Hal inilah yang saat ini hendak dijawab dengan pembagunan besar-besaran di propinsi-propinsi tertinggal dan pembangunan sosial.

2.      Sejak 1978 hingga saat ini 2012, China mengalami perubahan yang pesat terutama dalam hal ekonomi. Volume ekonomi terus bertembuh lebih dari 10% per tahun. Baru dalam 2 tahun ini pertumbuhan hanya sekitar 8 – 9 %. Hal ini menimbulkan perubahan kontribusi sektor ekonomi dari semula dominan pertanian begeser ke industri dan kemudian jasa. Demikian juga perkotaan mengalami perkembangan pesat dari semula hanya sekitar 17,9 % dan pedesaan 82,1 %  pada tahun 1978, saat ini berubah total menjadi 52,6 % perkotaan dan 47,4 % pedesaan. Kelas sosial juga berubah. Pada masa lalu kelas sosial masyarakat hnaya kaum elit yaitu cendekiawan dan pejabat pemerinahan, kelompok tengah buruh dan kelompok bawah petani kecil. Saat ini kelas sosial berubah menjadi sekitar sepuluh strata dari elit hingga kelas petani kecil, yang jika dikelompokkan dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu elit bisnis, orang kaya raya 2 %, cendekiawan, pejabat pemerintah dan kelompok swasta (pengusaha)  35 %, dan sisanya sekitar 63 % kelompok bawah yang umumnya terdiri buruh dan petani. Di samping itu masih ada kelompok-kelompok bagian bawah (miskin) yang kondisinya sangat miskin.

3.      Ketika struktur sosial berubah, maka kebutuhan masyarakat juga berubah dan konsumsinya pun berubah. Memang masyarakat telah mengalami kemajuan, tetapi pada sisi lain masih banyak anggoa masyarakat yang kelaparan. Banyak orang-orang desa yang berpindah ke kota yang hanya sekedar dapat makan, dan hal ini sangat rawan kelaparan.

Dari segi wilayah, pembangunan China juga mengalami ketimpangan besar antara daerah Timur (pantai) yang maju bahkan sangat maju, dibandingkan wilayah-wilayah tengah dan barat yang masih terbelakang. Daerah-daerah di Timur tingkat penghasilan perkapita sudah sangat tinggi dan di beberapa tempat telah mencapai sekitar USD 10,000,- (sepuluh ribu dolar AS). Sedangkan di daerah barat seperti propinsi Guizhou, Xinjiang, Ganshu, Tibet dan lain-lain GDP perkapitanya diperkirakan kurang dari USD 2,000,- (dua ribu dolar AS). Problem lain adalah perbedaan besar antara kota (maju) dan desa yang masih terbelakang. Problem keempat, adalah problem jarak (gap) antara yang sangat kaya dengan sangat miskin sangat jauh. Hal ini merupakan problem ketimpangan yang makin parah (akut) dalam berbagai bidang. Pembangunan China yang semula menekankan cara efisiensi berhasil membawa kemajuan pesat, tetapi membawa ketimpangan. Jadi pembangunan ini menimbulkan masalah baru ketidakadilan dalam masyarakat.

4.      Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah China membuat prioritas pembangunan dengan mendorong pembagunan infrastruktur dan lapangan kerja di bagian tengah dan barat China. Pemerintah gencar investasi di bagian barat dan tengah dan mendorong BUMN menanam modalnya untuk ekploitasi sumber daya alam (SDA) di China bagian barat dan tengah, sekaligus membuka lowongan kerja. Pemerintah pusat menambah anggaran untuk daerah tertinggal tersebut.

Pemerintah membuat program proritas penanganan sosial mencakup : pendidikan, asuransi, kesehatan dan menghidupi orang lanjut usia yang makin banyak. Disamping itu pemerintah terus mendorong perbaikan lingkungan kerja seperti pembuatan kontrak kerja yang pasti, peningkatan upah buruh dan memperbaiki kehidupan sosial berbasis pada masyarakat serta membuat kursus atau pelatihan-pelatihan pemuda desa agar lebih siap kerja di perkotaan. Pemerintah membuka lebih luas kesempatan pelayanan oleh organisasi non pemerintah seperti yayasan-yayasan sosial. Pemerintah juga memperluas cakupan asuransi kesehatan hingga melayani hampir 50 jenis penyakit termasuk penyakit berat.

Upaya pemecahan masalah sosial lain adalah pembuatan unit-unit komuniti di perkotaan yang lebih kecil. Saat ini komunity bisa mencapai seratusan ribu penduduk, ini terlalu besar. Mungkin komuniti dibagi menjadi ti komuniti, sehingga masalah-masalah sosial dapat lebih tertangani di tingkat komuniti. Bila perlu komuniti cukup 800 – 1000 orang saja.

5.      Usaha untuk pelayanan rakyat juga diperkuat melalui pemberdayaan organisasi basis dengan menjadikannya sebagai ujung tombak mengurus masalah-masalahjasa umum seperti fasilitas rumah (building manajemen), kesehatan, perawatan lansia, pendidikan, pengelolan lowongan kerja, dan sebagainya. Biaya jasa ini berasal dari subsidi pemerintah untuk komuniti. Usaha-usaha perbaikan masyarakat ini harus bersandar pada kreatifitas lokal atau masyarakat setempat. Pengurus komite harus makin dekat dengan warganya atau rakyat, agar bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini juga merupakan bagian merubah pandangan rakyat bahwa pemerintah tahu semuanya, dan bisa semuanya. Pemerintah saat ini memiliki keterbatasan. Hal ini berbeda dengan masa lalu, dengan pembangunan terencana pemerintah menempatkan pemerintah sebagai agen serba bisa dan mengurusi semua keperluan/ superman. Namun dengan percepatan pembangunan dan pergeseran ajaran yang lebih menekankan efisiens, pada dasarnya pemerintah mengakui bahwa kemampuanya terbatas dan memiliki sumber terbatas pula. Jadi pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak lain, khususnya masyarakat.

Untuk memperkuat basis organisasi kemasyarakat bagi pelayanan rakyat pemerintah mendorong pemberdayaan 4 organisasi yaitu:

1.      Organisasi pelayanan kesejahteraan

2.      Organisasi yang membantu orang-orang lemah (yayasan dsb)

3.      Organisasi jasa pelayan umum rakyat misalnya kebersihan dan lain-lain.

4.      Asosiasi usaha sejenis atau sekalangan untuk meningkatkan kerjasama bisnis.

6.      Di daerah pertanian dan pedesaan usaha memperbaiki kehidupan masyarakat dengan memperkuat kehadiran kader di tingkat masyarakat. Mendorong komite PKC lokal makin dekat dengan masyarakat. Untuk pembangunan pertanian dan penyediaan bahan pangan pada dasarnya pemerintah memiliki kebijakan bahwa pangan harus dicukupi dari hasil dalam negeri. Untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan : 1.  perlindungan lahan pertanian dengan menetapkan lahan nasional minimal 1,3 milyar mu, tidak boleh kurang dari luas ini. 2. Pelayanan dan jasa penyediaan pupuk dan bibit unggul  serta alat-alat pertanian subsidi. Modernisasi alat pertanian agar lebih efisien. 3. Usaha peningkatan produksi, termasuk riset-riset tanaman unggulan di tiap daerah.

Dalam pembangunan di pedesaan China, ada hal menarik karena berkebalikan dengan prinsip landreform yaitu mulai adanya kebijakan akumulasi atau konsolidasi lahan untuk efisiensi pertanian. Disamping itu bukan hanya konsolidasi lahan, tetapi juga konsolidasi penduduk dari kampung-kampung terpisah dikumpulkan untuk efisiensi pelayanan umum, seperti listrik, sekolah, klinik dan sebagainya.

7.      Perubahan sosial dan informasi yang relatif lebih terbuka menimbulkan tantangan baru politik dan sosial. Berkaitan dengan persoalan ini pemerintah (sesuai kebijakan partai) membuat beberapa kebijakan untuk menjaga kepuasan rakyat pada pemerintah (yang juga berarti kepuasan terhadap PKC) antara lain:

1.      Oleh karena pembangunan sosial tertinggal dari pembangunan ekonomi, pemerintah sekarang lebih fokus untuk mengembangkan pelayanan sosial, termasuk lebih membuka kesempatan partisipasi masyarakat dalam mengelola masalah sosial.

2.      Membangun jalur aspirasi masyarakat untuk usulan pembangunan.

3.      Memulai atau mendorong adanya pemilihan langsung pengurus pada tinkat komunity.

4.      Pembangunan pelayan sosial berbasis komunity.

5.      Memperbaiki hubungan pemerintah dan masyarakat dengan cara pemerintah menyerahkan urusan-urusan atau bidang pelayanan sosial, pelayanan umum yang lebih banyak pada masyarakat. Pemerintah memberi subsidi biaya pelayanan pada pengurus (komite) komunity.

8.      Sedangkan strategi untuk menjawab perkembangan tantangan kebudayaan populer dan globalisasi, pemerintah mendorong pengajaran secara aktual nilai-nilai lama Konfucianisme disamping terus mengajarkan komunisme China. Saat ini di sekolah juga mulai aktif mengajarkan konfucianisme yang lebih sesuai dengan modernisasi. Pemerintah juga kembali menekankan kebudayaan yang makin memperhatikan nilai-nilai keluarga dan sebagainya. Walaupun memang diakui bahwa kebudayaan populer terus berkembang, khususnya di kalangan anak-anak muda.

Untuk menjawab keterbukaan dan partisipasi rakyat, China mendorong keterlibatan masyarakat dan pengelolaan masalah-masalah lokal dengan biaya dari pemerintah. Pemerintah juga mulai memperkenalkan pemilihan komite komunitas atau pengurus

9.      Dalam pembangunan sosial pemerintah membuka kesempatan kepada yayasan-yayasan LSM untuk pelayanan sosial da diijinkan menerima donasi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pendirian yayasan dapat diijinkan bila memiliki modal awal 4 juta Yuan RMB (sekitar Rp. 8 milyar).

Catatan: Strategi ini diluar kebijakan pemberantasan korupsi, yang jika dilihat dari media massa menjadi salah satu pekerjaan rumah pemimpin China yang baru Xi Jinping. Pemberantasan korupsi dari sisi pencegahan dilakukan melalui upaya penegakan disiplin partai.

Jakarta, 28 Oktober 2013,

Andaru Satnyoto*

*(Dosen Hubungan Internasional Fisipol UKI Jakarta)